Permudah Pembayaran Iuran, Askes Gandeng Tiga Bank

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Askes menggandeng tiga bank BUMN untuk mempermudah pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional BPJS. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Negara Indonesia. Kerja sama juga merupakan salah satu langkah Askes untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014.

Direktur Keuangan PT Askes, Purnawarman Basundoro, mengatakan ketiga bank bekerja sama dalam pengembangan dan transaksi virtual account, cash pooling, penerimaan iuran, pengumpulan iuran dan pendaftaran peserta. "Kerja sama ini diharapkan memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara untuk mendaftar menjadi anggota BPJS Kesejatan," ujar Purnawarman di Jakarta, Senin (9/9).

Pembayaran premi asuransi Askes dapat dilakukan melalui internet banking, ATM dan teller ketiga bank tersebut. Askes dan tiga bank BUMN tersebut pun tengah menggodok kerja sama pengumpulan iuran melalui sistem payment point online banking (PPOB).

Purnawarman menekankan perlunya sosialiasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan, terutama bagi segmen pekerja bukan penerima upah. Namun, ia mengaku khawatir dengan proses collecting premi dari golongan masyarakat tersebut. "Dengan kerja sama ini, mudah-mudahan masalah bisa teredam," ujar dia.

Direktur Bisnis Kelembagaan BRI, Asmawi Syam mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bisa menjadi anggota BPJS. Peran BRI menjadi penting dalam kerja sama ini karena perseroan memiliki nasabah dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sektor yang mayoritas pelakunya belum memiliki asuransi. "UMKM tidak ada asuransinya, yang punya asuransi hanya pegawai. Seluruh masyarakat diharapkan bisa di-cover oleh BPJS," ujar Asmawi.

Ia mengatakan, BRI akan berperan dalam mensosialisasikan pada UMKM pentingnya jaminan sosial. BRI berharap nasabah UMKM dapat mendaftar BPJS. "Caranya mu

dah. Cukup datang ke ATM. Tidak usah ke kantor BPJS," ujar dia.

Sebagai awal, BRI memberikan layanan berupa penerimaan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelayanan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan serta dukungan untuk pembayaran klaim melalui BRI Virtual Account (BRIVA).

BRI mengklaim, BRIVA merupakan satu-satunya virtual account perbankan dengan sistem real time online sehingga seluruh pembayaran premi dapat langsung tercatat secara real time on line di sistem kepesertaan BPJS.

Direktur Teknologi dan Operasi Bank Mandiri, Kresno Sediarsi, mengatakan Bank Mandiri telah menyiapkan fitur produk yang disambungkan ke rekening Askes, internet banking, cabang dan virtual account. Pada setiap cabang Bank Mandiri juga akan disediakan booklet, banner, leaflet, brosur, starterpack yang disediakan di seluruh Cabang Bank Mandiri.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui jaringan cabang sebanyak 1.835 kantor cabang dalam negeri, 11.454 ATM Bank Mandiri, jaringan ATM Link dengan jumlah total 36.123 ATM, SMS banking, mobile banking, dan internet banking personal mau pun perusahaan.

Reporter : Satya Festiani

Redaktur : Mansyur Faqih

Sumber: Republika

[Continue reading...]

Kemkes Resmi Alihkan Program Jamkesmas ke PT Askes

Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemkes) secara resmi melakukan kerjasama pengalihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada PT Askes yang akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pengalihan program Jamkesmas tersebut dilakukan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Dirut PT Askes Fahmi Idris, disaksikan perwakilan Kementerian BUMN, seluruh Kepala Dinas Kesehatan provinsi, direksi PT Askes, dan Kepala Cabang PT Askes di seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (8/9) malam.

Fahmi Idris mengungkapkan, sebanyak 86,4 juta jiwa penduduk miskin dan kurang mampu yang dilindungi Jamkesmas Kemkes saat ini otomatis menjadi akan menjadi peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan besaran premi sebesar Rp19.225 per orang per bulan. Di samping peserta asuransi lain, seperti Jamsostek, peserta Askes Sosial, dan TNI/Polri beserta PNS Pertahanan Keamanan.

Adapun pengalihan program Jamkesmas, meliputi pertama, pelaksanaan koordinasi dan simulasi dalam proses pengalihan program Jamkesmas kepada BPJS Kesehatan. Kedua, pelaksanaan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional. Ketiga, penyelesaian pembayaran terhadap klaim fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesmas.

Keempat, Pendayagunaan verifikator independen Jamkesmas sebagai sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan BPJS Kesehatan. Kelima, pemanfaatan teknologi aplikasi verifikasi klaim dan sistem pelaporan pelaksanaan program Jamkesmas ke dalam BPJS Kesehatan. Keenam, pengalihan data pemerima Jamkesmas tahun 2013 ke dalam BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI.

“Perjanjian ini akan memudahkan langkah kami dalam percepatan tahapan peralihan, mengingat 113 hari menuju 1 Januari 2014 bukanlah waktu yang lama. Kami sangat berterimakasih atas dukungan dari Kemkes,” kata Fahmi.

Fahmi berharap dengan pengalihan ini, hak-hak normatif pegawai PT Askes tidak berkurang. Hal ini didasarkan pada kesepakatan Menkes dan DPR yang tertuang dalam UU BPJS.

Untuk itu, Fahmi meminta Kemkes untuk menegaskan dan menjamin hal-hal tersebut dalam regulasi atau aturan pelaksana. Dikhawatirkan di dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) nanti, hak-hak normatif pegawai PT Askes tidak terakomodir, mengingat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik.

“Pada saat BPJS Kesehatan diberlakukan kewajiban pegawai PT Askes juga bubar tanpa likuidasi. Bukannya kita takut pemerintah ingkar janji, tapi khawatir ada perubahan, karena BPJS Kesehatan dianggap badan pemerintah," kata Fahmi.

Ia menambahkan, hak-hak pegawai ini menjadi isu sentra di seluruh kantor cabang PT Askes di seluruh daerah saat ini. Mereka berharap Menkes bisa mendukung melalui regulasi, sehingga memberikan semangat dan kepercayaan diri dalam penyiapan tranformasi empat bulan terakhir ini.

Ia menegaskan, di sisa waktu ini pihaknya sedang menyelesaikan klaim peserta, dan mempersiapkan mekanisme pembayaran iuran baik untuk pekerja formal maupun non formal. PT Askes menargetkan zero problem (nol masalah) pada saat 1 Januari 2014.

Nafsiah Mboi menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan pengalihan ini. Ia berharap kerjasama ini tidak hanya menjadi pertemuan biasa atau seremonial, tetapi pengalaman di pusat maupun daerah dijadikan solusi agar pelaksanaan BPJS Kesehatan berjalan baik.

“Kepala Dinas Kesehatan provinsi sampai ke kabupaten dan kota harus berperan aktif dalam transformasi ini. Jangan ada pemda yang anggap ini bukan urusannya,” tegas Menkes.

Kepada pemda, Menkes mengimbau untuk meningkatkan iuran dan benefit Jamkesda sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga terpenuhi asas portabilitas yakni penduduk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di mana pun ia berada ketika membutuhkannya. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi penyakit-penyakit yang paling banyak menyedot anggaran.

Menkes menyebutkan dari utilisasi Jamkesmas selama ini penyakit seperti kanker, diabetes, stroke, dan jantung yang paling membutuhkan biaya mahal. Hal ini penting agar ke depan upaya pencegahan dan promosi kesehatan lebih ditingkatkan lagi di layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktek mandiri.

“Demi keberhasilan sistem yang baru pertama di Indonesia ini, saya minta supaya seluruh jajaran Askes dan kesehatan bisa bersatu, jangan ada yang kontroversi,” katanya.

Sumber: Berita Satu

[Continue reading...]